Ro’yuna Redaksi – Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat – Nusa Tenggara Barat (ADBKR NTB), mengadakan diskusi publik di Kedai Inges Jalan Langko, pada Kamis 16 Oktober 2025.
Kegiatan ini mengusung tema “Evaluasi dan Cabut Seluruh PSN di NTB yang Terbukti Merempas Ruang Hidup serta Menggusur Tanah Rakyat, Utamanya bagi Kaum Tani Perempuan di Pedesaan, dan Cabut UU Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya”.
Dalam diskusi tersebut para aliansi meminta agar proyek Pembangunan Strategi Nasional (PSN) segera dicabut karena sangat berdampak pada beberapa desa terutama di Desa Gegerung dan Desa Geriye yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) SP Ida Hidayati, menjelaskan bahwa setelah adanya PSN membuat warga kesusahan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan tertutupnya mata air.
“Setelah adanya PSN mereka sangat-sangat kesulitan mendapatkan air bersih,” jelas Ida.
Menanggapi Hal ini Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Akhdiansyah mengaku bahwa isu ini belum terkonsolidasi dalam internal DPRD dan harus melakukan rapat komisi II dan III.
“Isu ini belum terkonsolidasi secara internal oleh kami karena harus dirapatkan komisi II dan III,” ujar Akhdiansyah.
Lanjut Akhdiansyah mengungkapkan bahwa ia akan melakukan rapat seminggu setelah selesainya dari acara dialog publik tersebut
“Saya kira setelah ini mungkin dalam seminggu ini kami rapat komisi,” lanjutnya.
Akhmad Badawi selaku ketua panitia juga mengungkapkan, alasan aliansi ini lahir karena maraknya konflik di NTB terutama pada sektor agraria dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Aliansi ini lahir karena keresahan dan beberapa konflik yang terjadi di NTB yg kaitannya dengan konflik agraria dan pelanggaran HAM,” ungkap Badawi.
Acara dialog publik yang menghadirkan beberapa pembicara, yakni dari Agra NTB, LSBH NTB, BEK SP Mataram, DPRD NTB dan Polda NTB. Kegiatan tersebut berlangsung dari pukul 10.00 hingga 13.00, dengan interaktif.
Laili/Dela
