Ro’yuna Redaksi-Delapan kepengurusan Badan Kegiatan Mahasiswa (BKM) di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, hingga menjelang berakhirnya masa kepengurusan tahun 2023 belum juga terbentuk.
Diantaranya Senat Mahasiswa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas serta BKM di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) yang terdiri dari Sema, Dema, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), HMPS Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), HMPS Bimbingan Konseling Islam (BKI), dan HMPS Manajemen Dakwah (MD).
Sebelumnya sempat dilakukan pemilihan ketua Sema Universitas pada Maret 2023, dan pemilihan ketua dan wakil HMPS se-FDIK pada bulan Juni lalu. Namun hingga November 2023 kepengurusan tersebut belum juga terbentuk.
Menurut informasi dari Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FDIK, lima bulan yang lalu, tertulis pengunduran jadwal pemilihan HMPS se-FDIK yang sebelumnya tanggal 26-27 Juni 2023 ditunda sampai waktu yang ditentukan.
Tertera dalam SE tersebut pertimbangan pengunduran jadwal pemilihan dilakukan yang berbunyi:
1. Edaran cuti bersama
2. Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan yang belum cair
3. Pemilih penuh adalah mulai dari Mahasiswa semester III – VII (Hasil Musma
2022/2023). Tentu secara normatif KRS dari data pemilih harus tervalidasi sesuai
dengan rumusan Musma 2022/2023.
Berbeda dengan KPUM FDIK yang memberikan keterangan terkait pengunduran waktu pemilihan HMPS se-FDIK, pihak KPUM Universitas tidak kunjung memberikan keterangan atas belum terbentuknya Sema dan Dema Universitas.
Terkait hal ini, Wakil Rektor (WR) III UIN Mataram bidang Kemahasiswaan, Dr. H. Abdullah Acim, MA., mengatakan bahwa pemilihan delapan kepengurusan BKM tersebut akan dilaksanakan pada periode kepengurusan tahun 2024 mendatang.
“Kami lagi menunggu waktunya, nanti setelah berakhir semua kepengurusan di bulan Desember ini. Artinya hingga bulan 11 ini belum terbentuk, tentu kita akan mencari titik temu bagaimana mengahdirkannya nanti,” ucap WR III.
Secara tegas, Abdullah Acim juga mengatakan bahwa kepengurusan BKM yang belum terbentuk ini sudah dibekukan pada periode kepengurusan tahun ini.
“Karena tidak ada, ya kami bekukan,” tegasnya.
Akibatnya, sejumlah anggaran operasional kegiatan mahasiswa di masing-masing BKM yang disediakan per tahun tersebut tidak bisa dicairkan. Salah satunya oleh mahasiswa KPI yang mengadakan kegiatan keakraban untuk mahasiswa baru.
Dari hasil keterangan Pandu selaku ketua panita, ia pernah mencoba untuk meminta anggaran dengan mengajukan proposal kegiatan ke Dekan FDIK untuk diserahkan ke Wakil Dekan (WD) II dalam membantu proses pencarian dana. Namun hingga terselenggaranya acara, ia mengaku tidak ada ada tanggapan ataupun tindak lanjut dari kedua pihak tersebut.
“Kemarin kan kita ngajuin ke Dekan Fakultas dan Dekan ngomong ke kita kalau nanti diserahin ke WD II yang bersangkutan masalah keuangan. Tapi setelah itu ga ada dikasih jawaban dari pihak fakultas, jadi mau ga mau pakai anggaran yang ada,” jelas Pandu saat dihubungi melalui WhatsApp.
Berangkat dari hal tersebut, menurut pengakuan dari pihak Keuangan UIN Mataram Mariani, S.E., selaku Bendahara pengeluaran, sebanyak 104 juta anggaran yang tidak dapat dicairkan tersebut masih mengendap di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Kalau mau dana cair, mahasiswa yang berkegiatan harus buat laporan dan menyerahkan ke kita. Baru kita bisa ajuin ke KPPN biar dananya cair. Kalau tidak ada laporan, dananya tentu masih di KPPN,” tungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim LPM Ro’yuna sudah mencoba menghubungi dan menemui Ketua KPUM Universitas untuk meminta keterangan terkait molornya pembentukan Sema dan Dema Universitas, namun tidak ada tanggapan darinya. (LS)
